“Sudah dimintakan, saya berharap minimal diakomodir di dalam APBD. Kita berusaha terus, karena itu bukan persoalan karena ada LP, tapi untuk kepentingan masyarakat,” kata Tauhid.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Malut, M Adnan saat dikonfirmasi terpisah memberikan apresiasi kepada Pemkot Ternate yang sudah banyak memnantu Kemenkumham dan jajaran sehingga pelaksanaan dan fungsi berjalan dengan baik.

Untuk rencana pekerjaan jalan di Kastela, kata Adnan, sudah sesuai keterangan Wali Kota.

“Tapi kami tetap berharap agar pemkot dapat merealisasikan jalan yang menuju ke Lapas Perempuan Ternate, sehingga masyarakat dan pegawai yang beraktivitas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.