Tandaseru — Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Muhammad Sinen, meminta DPRD maksimal menjalankan fungsi pengawasan agar tak hanya menyalahkan pemerintah daerah.
Hal ini dikatakan Wawali menyikapi pernyataan Wakil Ketua II DPRD Ratna Namsa yang menyebutkan pemda gagal menerapkan perda kekerasan perempuan dan anak.
Ratna juga menilai Pemerintah Tikep terlalu banyak menghambur-hamburkan anggaran untuk kegiatan yang sifatnya seremonial, sehingga kasus kekerasan seksual tak dapat tertangani.
“Saya memohon kepada lembaga DPRD juga harus memahami bahwa DPRD itu bukan sebuah lembaga independen atau LSM. Akan tetapi berdasarkan UU 23 Tahun 2014, DPRD itu juga bagian dari pemerintah daerah. Kalau kemudian DPRD menganggap pemerintah daerah lemah, maka gunakan fungsi pengawasan untuk menyampaikan ke pemerintah daerah,” ungkap Muhammad, Jumat (1/7).
Wawali dua periode ini meminta DPRD memperbanyak komunikasi dengan pemda.
Tinggalkan Balasan