Terkait APBD 2023, Sulaiman bilang skema penganggarannya tergantung kebijakan legislatif dan eksekutif.
“Kalau Pj bupati ini harus ada persetujuan dari Kemendagri. Kecuali emergensi boleh, bisa diubah,” pungkasnya.
Halaman
1 2
Tag Terkait:
Kabag Hukum Morotai: Pj Bupati Tak Bisa Ubah Perbup, Kecuali…
Buah Pikir
Politik Santa Claus dalam APBD: Hibah, Bansos, Reses, dan Distorsi Peran Wakil Rakyat
3 jam yang lalu
Politik
Reses di Lokasi Pengungsian, Meri Popala Serap Aspirasi Korban Banjir Loloda
14 jam yang lalu
Rupa-rupa
Malut United Tumbang di Kandang, Hendri Susilo Evaluasi Total Jelang Lawan Persib
1 hari yang lalu
Penting Dibaca
PLN Sofifi-ULP Maba Pastikan Keandalan Listrik RSUD Maba Jelang Peresmian oleh Presiden RI
1 hari yang lalu
Perkara
Sembunyi 9 Bulan, Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Halmahera Selatan Akhirnya Diringkus
1 hari yang lalu
Politik
Reses di Jailolo, Meri Popala Fokus Perjuangkan Infrastruktur dan Sektor Pertanian
2 hari yang lalu
Advertorial
PLN Weda dan Pemkab Halmahera Tengah Bahas Arah Penguatan Listrik untuk Kebutuhan Domestik
2 hari yang lalu
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.