Tandaseru — Praktisi hukum mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara serius menangani kasus dugaan korupsi anggaran refocusing Rp 1,6 miliar tahun 2020 di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Malut.
“Kami minta keseriusan dan ketegasan penyidik Ditreskrimsus agar segera memanggil saksi-saksi yang mengetahui pengelolaan tentang anggaran tersebut,” ujar Sekretaris Kongres Advokat Indonesia (KAI) Maluku Utara Roslan di Kota Ternate, Sabtu (14/5).
Ia menegaskan, jika para saksi sudah dimintai keterangan maka penyidik harus segera melakukan gelar perkara guna menentukan langkah hukum selanjutnya. Hal ini penting agar kasus ini segera diselesaikan dengan status hukum yang jelas.
Selain itu, lanjut Roslan, penyidik juga sudah harus berkoordinasi dengan BPKP Malut guna melakukan audit agar dapat diketahui tentang ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.
“Kami berharap Bapak Direskrimsus Polda Malut ikut mengawal kinerja penyidik pada setiap tingkatan proses hukum kasus ini agar proses penyelesaiannya tidak terkatung-katung lantaran berkas perkara yang belum dilengkapi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan selalu mendukung kerja-kerja penyidik Ditreskrimsus dalam hal semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Malut.
“Akan tetapi kami juga berharap setiap perkembangan dari hasil penyelidikan yang masih sebagai kategori informasi yang bersifat terbuka dan tidak memenuhi unsur kerahasiaan agar disampaikan ke publik sehingga progres kasus ini dapat dikawal bersama,” tandasnya.
Sekadar diketahui, pengelolaan sejumlah anggaran kegiatan di Dispora Malut diduga terjadi penyelewengan. Seperti anggaran refocusing Rp 1,6 miliar tahun 2020, kegiatan PPLP dengan anggaran dari APBN sebesar Rp 1,4 miliar terdiri dari makan minum ditambahkan dengan honor sebesar Rp 4 miliar lebih.
Tinggalkan Balasan