Tandaseru — Pemerintah pusat menetapkan sejumlah major project Provinsi Maluku Utara yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2023.
Hal ini terungkap dari sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Musrenbang RKPD Provinsi Malut di Kota Ternate, Rabu (20/4). Sambutan tersebut dibacakan Staf Ahli Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Dr. Velix V Wanggai.
Berikut major project Maluku Utara 2023:
- Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi berupa proyek PLTS Atap dan PLT EBT (RUPTL) di level provinsi.
- Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) di Pulau Morotai.
- Industri 4.0 pada subsektor-subsektor industri prioritas.
- Kawasan Industri prioritas dan smelter di Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Halmahera Tengah.
- Pembangunan kota baru Sofifi di Tidore Kepulauan.
- Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
- Reformasi sistem kesehatan nasional.
- Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
- Reformasi sistem perlindungan sosial.
- Jalan trans pada pulau tertinggal, terluar, dan terdepan di Morotai.
- Penyediaan tenaga listrik: pembangkit listrik 27.000 MW, transmisi 19.000 Kms, dan gardu induk 38.000 MVA.
- Transformasi digital.
- Rumah susun perkotaan.
- Akses air minum perpipaan di Halbar dan Halteng.
- Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90 persen rumah tangga) di seluruh kabupaten/kota.
- Penguatan sistem peringatan dini bencana di seluruh kabupaten/kota.
- Penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSIRT.
Arah Kebijakan RKP 2023:
- Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
- Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan
- Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent Job
- Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
- Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan
- Percepatan Infrastruktur Dasar: air bersih dan sanitasi
Isu Strategis Daerah:
- Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan perkebunan kelapa, pala, dan cengkeh
- Belum optimalnya pengembangan rantai nilai perikanan tangkap dan budidaya
- Belum optimalnya pengembangan pariwisata
- Masih rendahnya konektivitas intra dan antarwilayah
- Masih rendahnya aksesibilitas, kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas SDM
- Belum optimalnya manfaat kawasan industri pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM
- Belum optimalnya pengembangan Kota Baru Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan wilayah
- Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim
- Masih lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.
Tinggalkan Balasan