Tandaseru — Pemerintah pusat menetapkan sejumlah major project Provinsi Maluku Utara yang akan direalisasikan pada tahun anggaran 2023.

Hal ini terungkap dari sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Musrenbang RKPD Provinsi Malut di Kota Ternate, Rabu (20/4). Sambutan tersebut dibacakan Staf Ahli Bappenas Bidang Sektor Unggulan dan Infrastruktur Dr. Velix V Wanggai.

Berikut major project Maluku Utara 2023:
  1. Akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi berupa proyek PLTS Atap dan PLT EBT (RUPTL) di level provinsi.
  2. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) di Pulau Morotai.
  3. Industri 4.0 pada subsektor-subsektor industri prioritas.
  4. Kawasan Industri prioritas dan smelter di Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Halmahera Tengah.
  5. Pembangunan kota baru Sofifi di Tidore Kepulauan.
  6. Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0.
  7. Reformasi sistem kesehatan nasional.
  8. Percepatan penurunan kematian ibu dan stunting.
  9. Reformasi sistem perlindungan sosial.
  10. Jalan trans pada pulau tertinggal, terluar, dan terdepan di Morotai.
  11. Penyediaan tenaga listrik: pembangkit listrik 27.000 MW, transmisi 19.000 Kms, dan gardu induk 38.000 MVA.
  12. Transformasi digital.
  13. Rumah susun perkotaan.
  14. Akses air minum perpipaan di Halbar dan Halteng.
  15. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90 persen rumah tangga) di seluruh kabupaten/kota.
  16. Penguatan sistem peringatan dini bencana di seluruh kabupaten/kota.
  17. Penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 CSIRT.
Arah Kebijakan RKP 2023:
  • Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
  • Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan
  • Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent Job
  • Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
  • Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan
  • Percepatan Infrastruktur Dasar: air bersih dan sanitasi
Isu Strategis Daerah:
  • Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan perkebunan kelapa, pala, dan cengkeh
  • Belum optimalnya pengembangan rantai nilai perikanan tangkap dan budidaya
  • Belum optimalnya pengembangan pariwisata
  • Masih rendahnya konektivitas intra dan antarwilayah
  • Masih rendahnya aksesibilitas, kualitas dan ketersediaan sarana prasarana pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas SDM
  • Belum optimalnya manfaat kawasan industri pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM
  • Belum optimalnya pengembangan Kota Baru Sofifi sebagai Ibu Kota Provinsi Maluku Utara dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat pertumbuhan wilayah
  • Belum optimalnya upaya mitigasi dan adaptasi risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim
  • Masih lemahnya tata kelola pemerintahan daerah.