Nihil Kecelakaan Kerja, HARITA Raih Penghargaan dari Pemprov Maluku Utara

Tandaseru — Pemerintah Provinsi Maluku Utara menganugerahkan penghargaan kecelakaan kerja nihil (Zero Accident Award) kepada dua perusahaan entitas HARITA Nickel, yakni Halmahera Persada Lygend (HPL) dan Trimegah Bangun Persada (TBP).

Penghargaan diberikan Gubernur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Usaha/BUMN, atas Kontribusi dalam Pemberian Bantuan Sosial dan Penanganan Covid-19 serta Zero Accident Award, dalam rangka Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional. Kegiatan tersebut berlangsung di Gamalama Ballroom Sahid Bela Ternate tadi malam (21/1).

Penghargaan ini diberikan atas kinerja K3 HARITA selama periode 2021 dengan total jam kerja mencapai 21 juta lebih jam kerja untuk dua perusahaan, yakni HPL dengan 15,47 juta jam kerja dan TBP 6,05 jam kerja dengan kecelakaan nihil. Selain HARITA, PLTU Tidore juga mendapat penghargaan serupa dengan 1,67 juta jam kerja dengan kecelakaan nihil.

Head of External Relation HARITA Nickel Stevi Thomas mengungkapkan, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama yang mengedepankan K3 dalam setiap operasional perusahaan. Di bawah pengawasan dan bimbingan pemerintah, baik daerah maupun pusat, perusahaan dapat menjaga karyawannya dari risiko kerja.

“Semoga capaian ini dapat terus kami pertahankan dan tingkatkan. Ini merupakan anugerah untuk seluruh karyawan HARITA yang terus menegakkan aturan K3 dalam bekerja. Terima kasih kepada Pemerintah Malut, khususnya kepada Bapak Gubernur atas apresiasi yang diberikan kepada kami,” jelas Stevi yang juga merupakan Komisaris Utama HPL usai menerima penghargaan.

Di malam yang sama, HARITA juga mendapatkan 3 penghargaan lain, yakni sebagai Badan Usaha yang memberikan bantuan penanganan Covid-19 di Malut, Badan Usaha yang mendukung dan membantu suksesnya pelaksanaan STQ Nasional 2021, serta partisipasi Gubernur Open Body Fitness 2 Malut. Penghargaan langsung diberikan oleh Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba kepada seluruh perusahaan penerima di hadapan seluruh pimpinan kabupaten/kota, Forkopimda Provinsi Malut, serta pimpinan badan/dinas, baik vertikal maupun provinsi.