Adapun rincian pendapatan tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

  • PAD 2021 Rp 64.054.264.000, rancangan 2022 sebesar Rp 91.811.287.000, mengalami kenaikan sebesar Rp 27.757.023.000  atau 43,33 %.
  • Pos pendapatan transfer dari sumber pendapatan transfer pemerintah pusat 2021 Rp 832.437.366.000, rancangan 2022 diproyeksikan Rp 810.623.532.629, mengalami penurunan sebesar Rp 21.813.833.371 atau 2,62 %.
  • Pendapatan transfer antar daerah 2021 Rp 16.335.501.900, rancangan 2022 Rp 13.729.971.000, turun sebesar Rp 2.605.530.900 atau 15,95 %.
  • Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penyesuaian dari target 2021 Rp 17.723.011.800 menjadi sebesar Rp 0,00 di 2022, artinya mengalami penurunan sebesar Rp 17.723.011.800.

 

Lalu Belanja pada APBD 2022 ditargetkan sebesar Rp 1.133.664.790.629 yang terdiri atas Belanja Operasi Rp 588.037.900.549, Belanja Modal Rp 350.134.105.796, Belanja Tidak Terduga Rp 22.573.476.984, dan Belanja Transfer sebesar Rp 172.919.307.300.

Baca Juga:Polisi Amankan 18 Terduga Pelaku Sabung Ayam di Ternate

“Jika dibandingkan dengan belanja yang dianggarkan 2021 sebesar Rp 924.119.588.144 maka terjadi kenaikan sebesar Rp 209.545.202.485 atau 22,68 %,” ucap James.

Ia menambahkan, pemda pada tahun anggaran 2022 terus mengefektifkan belanja pemerintah sesuai skala prioritas yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD maupun kebijakan umum anggaran 2022.

Adapun rincian alokasi belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja operasi 2022 dianggarkan untuk membiayai belanja pegawai sebesar Rp 353.959.101.591, sedangkan 2021 sebesar Rp 364.703.262.384, berkurang sebesar Rp 10.744.160.793 atau 2,95 %.

Baca Juga:PLN Hadirkan SuperSUN bagi Pelanggan Umum Pertama di Maluku, Perluas Manfaat dari Sekolah ke Masyarakat

Pengurangan belanja pegawai tersebut memperhitungkan pemberian gaji ke 13 dan gaji 14, kebutuhan estimasi pengangkatan calon PNSD sesuai formasi pegawai, kebutuhan gaji kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Tag Terkait:
Tandaseru
Penulis