“Terakhir, program Mendikbud selalu bersifat reaksionis dan jargonistik,” ucap Rafani.
Selain itu, ada ketimpangan yang timbul akibat sejumlah kebijakan Kemendikbudristek. Bagi Rafani, kinerja Kemendikbudristek justru dinilai semakin mempertontonkan sejumlah ketimpangan pendidikan dengan sangat jelas terjadi di Indonesia.
“PB PII menilai tidak ada kebijakan dari Nadiem Makarim sebagai solusi konkrit yang bisa mengatasi masalah pendidikan kita saat ini, malah sebaliknya membuat ketimpangan semakin terjadi,” jelas Rafani.
Rafani bilang, sejak diterapkannya sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada Maret 2020 lalu, setelah itu Kemendikbud terus mengeluarkan sejumlah kebijakan susulan yang justru menyulitkan akses pendidikan bagi rakyat.
Pasalnya, penerapan PJJ tidak diikuti dengan upaya menyelesaikan sejumlah persoalan yang masih mengganggu kelancaran PJJ. Kendala PJJ di Indonesia di antaranya terkait kelancaran jaringan internet, kepemilikan smartphone, hingga kemampuan membeli kuota internet.
Untuk itu, Rafani mendesak Presiden Joko Widodo agar segera mengevaluasi kinerja Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek. Sebab, sejak menjabat Nadiem tidak memberikan terobosan baru tentang dunia pendidikan di Indonesia.
“Pak Jokowi sudah harus mengevaluasi Nadiem Makarim. Pendidikan itu investasi masa depan bangsa, jadi harus dipegang oleh orang-orang yang paham betul akar masalah pendidikan di negeri ini,” tandas Rafani.
Tinggalkan Balasan