Tandaseru — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, mendesak Wali Kota Capt. Ali Ibrahim agar memberikan sanksi tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak mau divaksin Covid-19.
Ketua PKB Tikep, Murad Polisiri menegaskan, vaksinasi merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan.
“Apalagi vaksin ini juga tujuan untuk kebaikan bagi mereka. Karena dengan adanya vaksin ini keluarga mereka bisa terlindungi, dalam hal ini dapat menghindarkan mereka dari Covid-19,” jelasnya, Jumat (4/6).
Ketua Komisi II DPRD Tikep itu mendesak agar Wali Kota mengambil langkah tegas bagi ASN Pemkot Tikep yang tidak ingin divaksin. Menurutnya, masih banyak ASN di Tikep yang belum divaksin.
“Seharusnya Wali Kota bisa ambil langkah tegas bagi ASN yang tidak mau divaksin itu. Bila perlu tahan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) mereka,” tegasnya.
Bukan hanya ASN, Murad juga berharap agar anggota DPRD juga diberikan sanksi tegas jika menolak divaksin.
“Bila perlu juga anggota DPRD. Kami dari Fraksi PKB sangat mendukung jika ada sanksi tegas bagi ASN dan anggota DPRD yang tidak mau divaksin,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan