Tandaseru — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada 10 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, Jumat (21/5).

Penyerahan LHP ini dilakukan serentak di Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara di Ternate.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Malut, Hermanto melakukan penyerahan langsung kepada masing-masing kepala daerah serta pimpinan DPRD yang hadir.

Baca Juga:Polisi Amankan 18 Terduga Pelaku Sabung Ayam di Ternate

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada 10 pemerintah daerah tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Kota Ternate, LKPD Kota Tidore Kepulauan, LKPD Kabupaten Halmahera Barat, LKPD Kabupaten Halmahera Tengah, LKPD Kabupaten Halmahera Timur, LKPD Kabupaten Halmahera Utara, LKPD Kabupaten Halmahera Selatan, LKPD Kabupaten Pulau Morotai dan LKPD Kabupaten Kepulauan Sula, serta opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) alias disclaimer atas LKPD Kabupaten Pulau Taliabu.

Hermanto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mempertahankan opini WTP dari tahun sebelumnya. Sedangkan bagi pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP, ia berharap agar kepala daerah beserta seluruh jajarannya terus berupaya untuk meningkatkan capaian opini pada tahun yang akan datang.

“Dalam pemeriksaan atas LKPD tahun 2020 pada 10 Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut, BPK masih menemukan adanya kelemahan pengendalian dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun untuk 9 LKPD Kabupetan Kota yang memperoleh opini WTP, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD secara keseluruhan,” tuturnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi pada masing-masing Pemerintah Daerah. Sesuai mandat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Baca Juga:PLN Hadirkan SuperSUN bagi Pelanggan Umum Pertama di Maluku, Perluas Manfaat dari Sekolah ke Masyarakat

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban atau penjelasan atas tindak lanjut hasil BPK dalam kurun waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini. Bahkan DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai fungsi pengawasan dalam hal menindaklanjuti temuan BPK yakni dengan melakukan pembahasan bersama dengan kepala daerah sesuai kewenangannya,” tandas Hermanto.

Tag Terkait:
Tandaseru
Penulis