Sekprov Maluku Utara Buka Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2021

“Arah kebijakan wilayah pada rancangan RKP tahun 2022 menargetkan wilayah Maluku Utara diharapkan mengalami pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7,5 sampai dengan 8,5 persen. Tingkat kemiskinan diharapkan 5,71 sampai dengan 6,63 persen, sementara tingkat pengangguran ditargetkan 4,06 sampai dengan 5 persen. Dengan target tersebut, terdapat projek strategis yakni Kawasan Industri Weda dan Kota Baru Sofifi. Selain itu terdapat Prioritas Nasional dan program prioritas yang direncanakan di wilayah kita,” paparnya.

Sekda juga meminta keseriusan kepala OPD dan jajarannya untuk mengoptimalkan pembahasaan pada tahapan ini sebab proses perencanaan berakhir di RKPD.

“Tahapan selanjutnya merupakan proses penganggaran, di mana bila terjadi penambahan atau perubahan kegiatan memiliki mekanisme yang tidak mudah serta mengandung risiko,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia M. Ridha Rajiloen dalam laporannya mengatakan, kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2021 ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dengan berfokus pada prioritas yakni peningkatan kualitas dan daya saing SDM, infrastruktur dan daya saing wilayah, kemandirian dan daya saing ekonomi, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, peningkatan harmoni sosial dan kondusifitas wilayah, serta pemantapan tata kelola pemerintahan.

“Forum lintas perangkat daerah tahun 2021 ini diikuti seluruh OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Bapeda/Bappelitbangda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara dengan tujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi Maluku Utara dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara dalam rangka penyempurnaan renja Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2022,” urainya.

Ridha juga mengatakan, penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara pada hari ini dilaksanakan secara gabungan yang dikoordinir oleh Bappeda.

“Dengan harapan agar kegiatan ini dapat dijadikan wadah untuk menampung aspirasi stakeholders guna penyempurnaan rancangan kebijakan penyusun renja perangkat daerah dengan pendekatan perencanaan yang tematik, holistik dan terintegrasi yang selanjutnya menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Provinsi Maluku Utara yang akan dibahas dalam musrenbang Provinsi,” terangnya.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pemaparan Kepala Bappeda/Bappelitbangda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara tentang isu strategis, prioritas serta usulan program kegiatan dan sub kegiatan prioritas kabupaten/kota hasil musrenbang.