Tandaseru — Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara memberikan penjelasan terkait kebijakan memberi izin masuknya bisnis ritel di Ternate. Hal ini untuk menjawab sejumlah kritikan yang masuk terhadap langkah Pemkot tersebut.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkot Ternate Saiful Arsyad menuturkan, sebagai kota jasa dan perdagangan, semua kebijakan Pemkot merupakan upaya mendorong geliat sektor perdagangan dan jasa agar terus berkembang.
“Masuknya bisnis ritel seperti Hypermart, Multimart, Alfamidi, dan Indomaret di Kota Ternate harus dibaca sebagai sinyal membaiknya iklim bisnis di Ternate. Salah satu faktor keputusan bisnis dalam melakukan investasi adalah iklim bisnis yang menunjang. Dan Pemerintah Kota selalu berupaya untuk menjaga iklim bisnis yang menunjang hadirnya investasi di Ternate,” tutur Saiful kepada tandaseru.com, Selasa (1/12).
Terkait kritik bahwa masuknya bisnis ritel modern akan melemahkan UMKM, toko dan kios rakyat, Saiful bilang Pemerintah senantiasa menjadikan itu sebagai masukan. Pemkot juga selalu menempatkan kepentingan UMKM dan usaha rakyat sebagai prioritas utama dengan bantuan permodalan kepada UMKM, pelatihan yang terus menerus dilakukan untuk UMKM dan usaha rakyat di kota ini.
“Keputusan Pemkot memberi izin masuknya bisnis ritel modern melalui kajian dan telaah yang panjang dan mendalam. Aspek eksternalitas sosial ekonomi akibat dari kebijakan investasi selalu jadi perhatian,” sambungnya.
Menurut Saiful, perekonomian Kota Ternate terus berkembang, tentu saja preferensi konsumen juga berubah. Tugas Pemerintah harus menjaga iklim bisnis yang memungkinkan masuknya investasi di kota ini. Selain untuk menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi juga meningkatkan pendapatan daerah.
“Saya rasa Pak Mukhtar Adam tentu memahami fungsi stabilisasi fiskal dari kebijakan Pemkot Ternate soal masuknya ritel modern. Semestinya Pak Mukhtar sebagai pengamat ekonomi harus melihat bahwa investasi juga bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan stabilisasi ekonomi. Jangan bicara stabilisasi ekonomi dari segi fiskal tanpa bicara tentang investasi, itu nonsense. Komponen kebijakan fiskal itu salah satunya adalah investasi,” terangnya.
“Pak Mukhtar Adam tentu lebih paham bahwa tujuan kebijakan fiskal itu tak lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan pengangguran dan stabilitas harga. Pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pengangguran itu hanya bisa tercipta jika adanya kegiatan produksi melalui investasi. Sementara stabilitas harga tentu dilakukan dengan membuka ruang kompetisi yang sehat sesama pelaku ekonomi. Sebenarnya menurut kami, ini teori dasar pengantar ilmu ekonomi yang bisa dipahami oleh mahasiswa ekonomi semester awal dalam pengambilan kebijakan ekonomi, tak perlu sekelas Pak Mukhtar Adam harus menerangkan,” jabarnya.
Ia menambahkan, apa yang dilakukan Pemkot dengan mengizinkan kehadiran investasi waralaba modern di Kota Ternate tetap dalam skema kebijakan ekonomi dalam upaya menjaga dinamika perekonomian kota. Ini, kata dia, adalah tugas pemerintah untuk menjaga perekonomian kota.
“Kami tidak alergi kritik dari pihak manapun, apalagi Pemerintah Kota Ternate selalu menjadikan kampus sebagai mitra diskusi dalam setiap pengambilan keputusan. Kami juga menjadikan hasil riset dan aspirasi masyarakat sebagai basis pengambilan keputusan ekonomi di kota ini,” ungkap Saiful.
“Saya sarankan dalam menyampaikan kritik hendaknya jangan narasinya membela rakyat tapi menyerang pribadi. Jangan bawa kepentingan pribadi dalam diskursus publik. Jadilah akademisi atau pengamat yang jujur, jangan jadikan kritik sebagai jualan yang tidak bersentuhan dengan kepentingan publik,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan