Tandaseru — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara Abdul Malik Sillia melakukan reses di Kedaton Kesultanan Ternate, Rabu (30/9). Dalam reses tersebut, Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Malut ini disambut Jo Ngofa Hidayatullah M. Sjah, para khatib serta Pemerintah Kelurahan Soasio Kecamatan Ternate Utara.
Menurut Malik, Kedaton merupakan tanggung jawab eksekutif dan legislatif dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan Kedaton. Salah satunya adalah dengan memperjuangkan Perda Adat dan Budaya.
“Untuk itu akan kita dorong sehingga memiliki payung pelindung bagi hak-hak masyarakat adat di Maluku Utara,” tuturnya.
Malik bilang, sejauh ini Pemerintah Maluku Utara sudah memperhatikan kondisi Kedaton, namun perhatian tersebut masih butuh untuk dimaksimalkan.
“Saya rasa gerakan-gerakan simbolik sisa kita maksimalkan, kita poles misalnya di Sekretariat DPRD di mana pemerintah daerah menyediakan sarana-sarana berupa simbol pakaian adat, yang nantinya kita gunakan pada saat momentum hari-hari besar. Simbol-simbol ini sudah dimunculkan oleh pemerintah sehingga kita sisa mem-back up untuk memaksimalkan lagi,” paparnya.
“Saya bertanggungjawab mem-back up kepentingan-kepentingan Kedaton serta masyarakat adat, sehingga saya berharap Pemerintah Provinsi juga lebih memaksimalkan perhatian terhadap kepentingan masyarakat adat,” ucap Malik.
Hal paling urgen, sambungnya, adalah bangunan Kedaton dan taman depan Kedaton yang merupakan bagian dari sejarah wisata religi. Pemeliharaannya akan ia suarakan.
“Kami berharap pihak Kedaton tidak perlu sungkan-sungkan menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan Kedaton, sepanjang itu menjadi kemaslahatan umat masyarakat adat, harus disuarakan,” tegasnya.
“Begitu juga ada beberapa aspirasi dari masyarakat Soasio yang nantinya akan kita pelajari apakah itu kewenangan Provinsi atau Kota, tadi disampaikan mengenai lingkungan kelurahan,” tandas Malik.
Tinggalkan Balasan